Percetakan Yang Terlambat Masuk Daftar Hitam

Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan keterlambatan pencetakan naskah soal Ujian Nasional (UN)  oleh salah satu perusahaan percetakan. Menurutnya sanksi akan ditentukan setelah proses investigasi selesai dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

"Sanksinya bisa bermacam-macam. Tetapi akan ditetapkan setelah proses investigasi selesai. Namun yang pasti, perusahaan percetakan tersebut mendapat cap black list untuk seluruh kebutuhan percetakan yang Kementerian lakukan," tegas Mendikbud saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMA Negeri 3 Jakarta, Senin pagi (15/4).

Mendikbud juga menjelaskan, peristiwa keterlambatan ini baru pertama kali terjadi. Akibat keterlambatan ini, 11 provinsi mengalami pergeseran pelaksanaan UN. Untuk itu pihaknya memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut.

Meski melakukan pergeseran jadwal pelaksanaan UN di 11 provinsi tersebut, Mendikbud yakin tidak akan terjadi kebocoran soal seperti yang dikhawatirkan masyarakat. "Soal untuk setiap wilayah bagian di Indonesia berbeda-beda dengan tingkat kesukaran yang setara. Jadi, tidak perlu khawatir tentang adanya kebocoran soal, karena memang soalnya berbeda," ujar Mendikbud.

Saat ditanya wartawan tentang keterlambatan yang dikaitkan dengan lokasi percetakan yang jauh dari sekolah sasaran, Mendikbud menegaskan, hal tersebut sebenarnya tidak menjadi alasan, mengingat lima perusahaan percetakan lainnya sanggup menyesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Ia mengungkapkan, saat dilakukan tender, perusahaan percetakan mendapat seluruh informasi yang diperlukan, termasuk wilayah sekolah yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban percetakan imbuhnya. (RA)

Sumber Informasi