ict center smk alor

Jakarta --- Dalam upaya meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus membekali petugas-petugasnya dengan kemampuan komunikasi dan organisasi yang memadai. Hari ini, Kamis (22/8), Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemdikbud mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas layanan call center dan pengaduan, di kantor Kemdikbud.

Acara yang dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha PIH, Hawignyo mewakili Kepala Pusat Informasi dan Humas tersebut dihadiri oleh 45 peserta yang berasal dari internal PIH dan unit utama. Narasumber pertama yang mengisi kegiatan tersebut adalah Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media, Sukemi. Materi yang dibawakannya adalah tentang “Motivasi Menjadi seorang Pelayan Publik”.

Dalam paparannya Sukemi mengatakan, Kemdikbud merupakan salah satu instansi yang kerap menjadi sasaran empuk untuk pengaduan. Hal tersebut, kata Dia, merupakan akibat dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh karena PIH harus siap menerima segala bentuk pengaduan. “Pengaduan yang masuk itu resiko kita di bagian pelayanan,” katanya.

Sukemi juga menyebutkan, ada tiga siasat yang perlu dipahami oleh petugas layanan agar termotivasi untuk memberikan layanan terbaik. Pertama, kata Sukemi, petugas wajib memiliki kesadaran bahwa dirinya wajib melayani masyarakat. Kedua, petugas juga harus mau terus belajar tentang dunia pendidikan. Dan yang ketiga, petugas perlu menjadikan tempat kerjanya sebagai tempat belajar.

Menurut Sukemi, dalam bekerja seharusnya ada reward dan punishment. Apapun bentuknya, diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat memacu dan memotivasi para petugas untuk bekerja, dan mengingatkan mereka untuk meminimalisir kesalahan. “Sebaiknya ada reward dan punishment bagi petugas call center,” katanya.

Kegiatan pembekalan bagi petugas layanan publik Kemdikbud ini akan berlangsung selama dua hari, (22-23/8). Selama dua hari tersebut ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi. Adapun materi yang akan disampaikan setelah motivasi bagi petugas, yakni tentang Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia dan tentang Bidikmisi dan UKT.

Setelah mendapat pembekalan dari narasumber, diharapkan petugas layanan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang kebijakan-kebijakan Kemdikbud, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. (AR)

Sumber Informasi 

Jakarta --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Persiapan pendirian ISBI berupa studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian. Sedangkan di tahun 2013 ini, perkembangan pendirian ISBI memasuki tahap serah terima lahan dan penerimaan mahasiswa baru.

Pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan akademis.

“Begitu banyak kebudayaan yang kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud, di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis ilmiah.

Jazide menjelaskan, pada tahun lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI Papua.

Dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh masyarakat Papua.

Tahun ini, ISBI Papua akan melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura. Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.

Untuk ISBI Kalimantan Timur, saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong, dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)

Sumber Informasi 

Jakarta—Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).

Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.

Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.

Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan  kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.

Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(ASW).

Sumber Informasi 

Jakarta--Guru-guru yang bertugas di daerah khusus dan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus tugasnya lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru di daerah khusus juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Khususnya mereka yang bertugas di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terluar Indonesia, di daerah terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada acara silaturrahmi antara guru SD berdedikasi di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi Tingkat Nasional dengan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8).

Mendikbud mengatakan, guru-guru pendidikan khusus di samping mendidik dan mencerdaskan bangsa bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dengan segala keragamannya, dedikasi guru-guru Pendidikan Khusus menjadi keniscayaan, karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.

“Bagi Guru Daerah Khusus dan Guru Pendidikan Khusus berdedikasi, silaturrahmi dengan Ibu Negara di Istana Presiden ini tidak ternilai harganya dan sangat mungkin hanya berlangsung satu kali selama karir dan pengabdian mereka sebagai guru,” kata Menteri Nuh.

Silahturahim ini, kata Mendikbud, merupakan acara yang utama dan luar biasa bagi bapak dan ibu guru karena dapat diterima di ruangan Istana oleh Ibu Negara. Oleh karena itu, lanjut Mendikbud, bagi guru SD yang bertugas di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi, kegiatan bersilarurrahmi dengan Ibu Negara tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. “Sangat membanggakan sekaligus membangun semangat untuk bekerja lebih baik,” katanya

Menurut Mendikbud, hanya guru-guru yang berdedikasi luar biasa dalam mendidik anak-anak bangsa yang bisa hadir di sini untuk bersilaturrahmi dengan Ibu di Istana.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono,  Herawati Boediono,  Ibu-Ibu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, para sesepuh Paguyuban Ria Pembangunan dan Pengurus Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesiadan jajarannya,  Direktur Utama JAMSOSTEK, perwakilan BRI Peduli Pendidikan, para donatur, dan para guru SD dari daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional. (EH).

Sumber Informasi 

Jakarta --- Pada pembukaan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup bagi Remaja Rentan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (International Policy Forum on Literacy and Life Skills Education for Vulnerable Youth throught Community Learning Centers)  diluncurkan Laporan Global Pendidikan Orang Dewasa atau Second Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II). GRALE II yang diterbitkan UNESCO Institute for Lifelong Learning  disusun berdasarkan data dari 141 negara yang menyajikan pandangan dari berbagai wilayah di dunia tentang pendidikan dan keaksaraan orang dewasa.

Pesan kunci yang disampaikan dalam GRALE II adalah meskipun terdapat kemajuan global dalam hal penurunan jumlah tuna aksara, kelompok kurang beruntung masih tertinggal dan sulit memperoleh peluang pembelajaran bermutu.

Dari sudut pandang perubahan kondisi sosial, ekologi, demografi dan ekonomi pada abad 21, laporan ini menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan formal dan nonformal bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat sangat bermanfaat di negara mana pun. Dalam laporan ini diuraikan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan investasi pendidikan tersebut agar para pengambil kebijakan, praktisi dan peneliti dapat mengidentifikasi cara paling memungkinkan untuk menuju ke sistem dan program pembelajaran sepanjang hayat untuk semua.

Sementara dalam pembukaan forum, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim, mengatakan, selain perluasan akses,  Indonesia juga mendorong peningkatan mutu dan relevansi keaksaraan orang dewasa dan program kecakapan hidup. “Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan standar keaksaraan dan sistem evaluasi dan akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dalam hal kecakapan hidup, Indonesia menerapkan standar kompetensi nasional untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan standar yang dibutuhkan untuk dunia industri dan profesional,” katanya.

Ditambahkannya, layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup bagi remaja disediakan bagi peserta didik dari berbagai kelompok umur untuk menghindari stereotipi berdasarkan gender. Selain itu, prioritas program adalah untuk masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap pengembangan diri, pengembangan karir dan/atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara keseluruhan target pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup pada tahun 2013 berjumlah 134.101 orang dengan anggaran Rp 21,2 milyar. (PIH)

Sumber Informasi