Kurikulum 2013: Mata Pelajaran Agama Ditambah Menjadi Empat Jam

Apel akbar berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, (15/5), dan dihadiri ribuan orang yang terdiri dari pelajar, guru, serta karyawan dari seluruh pesantren se-Yogyakarta. Turut hadir dalam apel, Kapolda DI Yogyakarta dan Rektor Universitas Yogyakarta Rochmat Wahab.
Dalam sambutannya yang bertema "Implementasi Kurikulum 2013 untuk Indonesia yang Berdaya Saing Tinggi dan Bermartabat", Mendikbud mengatakan tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat, dan kompleksitas juga bertambah. "Di situlah mengapa dunia pendidikan juga harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.
Ia juga menambahkan, generasi bangsa harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berdasarkan intellectual curiousity, atau rasa kepenasaranan intelektual sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang makin kompleks.
Mendikbud juga mengangkat persoalan moralitas, di mana terdapat hilangnya etika sosial, tata krama, dan budi pekerti. Karena itu, lanjutnya, Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir.
Dalam Kurikulum 2013 nanti, mata pelajaran Agama akan ditambah menjadi empat jam pelajaran, dari sebelumnya dua jam pelajaran. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti. "Pelajaran agama Islam ada budi pekerti, pelajaran agama Kristen ada budi pekerti, pelajaran agama Budha ada budi pekerti, pelajaran agama Hindu ada budi pekerti. Semuanya kita angkat dari nilai-nilai keagamaan kita," jelas Menteri Nuh.
Ia juga menegaskan, pendidikan adalah kata kunci dalam menghadapi masa depan. Pendidikan juga merupakan vaksin sosial untuk menghadapi penyakit atau infeksi sosial, di antaranya kemiskinan dan kebodohan. "Seluruh anak bangsa harus mendapatkan vaksin sosial supaya tidak mendapatkan penyakit atau infeksi sosial," tegasnya.
Mantan Menkominfo itu mengatakan, semua anak bangsa harus bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena itu dalam UU Pendidikan Tinggi dimasukkan pasal yang mengatur bahwa perguruan tinggi wajib mengalokasikan kuota 20% untuk mahasiswa miskin. (DM)

Sumber Informasi