ict center smk alor

Home / All posts

Kemdikbud Gelar Workshop Pengelolaan Informasi Publik

Posted by ictcentersmkalor Jumat, 01 November 2013 0 komentar

Jakarta--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelar Workshop Pengelolaan Informasi Publik mulai 25 s.d. 27 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan pengelola layanan informasi publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud.

Kegiatan workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im, Jumat (25/10/2013 malam. Tema workshop adalah "Meningkatkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan UPT Kemdikbud".

Dalam sambutannya, Ainun mengatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka setiap badan publik harus melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Informasi ini, kata dia, diumumkan melalui portal, pelayanan secara langsung, maupun saluran lainnya.

"Sekarang zamannya informasi dan informasi itu mempunyai nilai ekonomi. Kkurangpahaman informasi bisa mengakibatkan kerugian bahkan menjadi sengketa," kata Ainun.

Peserta workshop sebanyak 98 di antaranya dari LPMP, PPPPTK, LKP2KS, dan balai-balai lingkup Kemdikbud.

Pada kesempatan ini Ainun menyampaikan sejumlah kebijakan dan program pendidikan nasional meliputi beasiswa siswa miskin, rehabilitas sekolah, dan implementasi Kurikulum 2013. Salah satu program kemdikbud, kata dia, adalah meningkatkan pendanaan bagi siswa tidak mampu. Selain itu, merehabilitasi sekolah rusak untuk menjamin proses belajar mengajar yang memadai.

"Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya dan membantu pemda yang sebenarnya bertanggungjawab untuk memperbaiki sekolah," katanya.

Terkait pelaksanaan kurikulum, lanjut Ainun, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. "Implementasi Kurikulum 2013 harus disyaratkan dengan penyediaan buku oleh Kemdikbud, sehingga siswa tidak perlu membeli buku, tetapi dapat memiliki secara langsung," katanya.

Sementara, kata Ainun, dalam program pendidikan Kemdikbud mempunyai prioritas-prioritas antara lain menetapkan pendidikan untuk semua. Hal ini, kata dia, pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Kedua, anak usia sekolah bisa mendapat akses ke sekolah dengan prasarana sekolah yang baik, ketersediaan alat tulis, dan biaya-biaya personal melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM). (ASW)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Kemdikbud Pelopor Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi pelopor pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan kementerian/lembaga di Indonesia. Salah satu tugas utama pejabat ini adalah menyediakan,memberi, dan dan/atau menerbitkan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media Sukemi mengatakan, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan, setiap badan publik harus mempunyai PPID. Di Kemdikbud, kata dia, PPID secara ex officio dijabat oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH).

"Kita pelopori terbentuknya PPID, melekat di PIH dan kita juga yang mendahului bahwa PPID itu minimal harus eselon II,," katanya pada Workshop Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan UPT Kemdikbud, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Workshop yang diselenggarakan oleh PIH Kemdikbud ini mengambil tema "Meningkatkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan UPT Kemdikbud".

Sukemi menyampaikan, fungsi PPID ditempatkan di posisi yang lebih terhormat karena fungsinya melakukan koordinasi dengan daerah termasuk UPT (Unit Pelaksana Teknis). "Sejak tahun 2010 Kemdikbud salah satu kementerian yang paling awal membentuk PPID sebelum kementerian lain," katanya.

PPID, lanjut Sukemi, juga berkewajiban menyediakan informasi yang akurat benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, kata dia, salah satu perangkat yang dibutuhkan sebagai pengelola informasi publik adalah fungsi dokumentasi. Pengelola arsip di Kemdikbud, kata dia, saat ini berada di bawah PIH, yang sebelumnya di bawah Biro Umum. "Arsiparis menjadi penting karena pendokumentasian ini ada kaitan dengan PPID," katanya. .

"Saya berharap agar kegiatan ini terus disosialisasikan karena UPT adalah ujung tombak di daerah," kata peserta workshop, Kepala Bagian Tata Usaha Museum Nasional, Sri Suharni. (ASW)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Mendikbud : Perkuat Bahasa Indonesia di Percaturan Internasional

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta--Posisi Indonesia di kancah global semakin penting. Di bidang ekonomi, Indonesia menempati 16 besar kekuatan ekonomi dunia dan masuk kelompok G-20. Pada 2030 nanti, diperkirakan Indonesia menempati tujuh besar dunia. Peran besar ini hendaknya dibarengi peran dari sektor lain seperti sosial, politik, dan budaya termasuk di dalamnya bahasa Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh meminta agar memperkuat peran bahasa Indonesia di percaturan internasional. Dia mengatakan, bahasa Indonesia tidak hanya sekedar digunakan sebagai bahasa lokal saja, tetapi untuk berinteraksi dengan bahasa dunia. "Bukan berarti Indonesia mau menjajah dunia. Justru ingin memberi makna positif dalam kemajuan umat," katanya saat membuka Kongres Bahasa Indonesia X di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Kongres yang akan berlangsung mulai 28-31 Oktober ini mengambil tema "Penguatan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional". Peserta kongres sebanyak 1.168 orang terdiri atas pakar, praktisi, pemerhati, dosen, guru, mahasiswa, serta pencinta bahasa dan sastra, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hadir perwakilan dari luar negeri, yakni Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, perwakilan Singapura, Timor Leste, Jepang, Rusia, Jerman, Belgia, Australia, dan Pakistan.

Mendikbud menyampaikan, cara untuk memperkuat bahasa Indonesia adalah dengan memupuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia, memperkuat guru bahasa Indonesia, dan memperbanyak ruang-ruang ekspresi seperti menampilkan puisi, drama, dan teater. "Tidak kalah penting bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa dunia seperti British Council, Centre Culturel Francais (CCF) Perancis, dan Goethe Institut Jerman," katanya.

Mendikbud menyebutkan, saat ini bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur terbesar keempat dunia karena jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta dari 7,2 miliar penduduk dunia. Bahasa Indonesia, lanjut Mendikbud, juga dipelajari di 45 negara. "Oleh karena itu, kita ingn mendorong terus agar bahasa Indonesia bisa dipelajari dan dikenalkan di berbagai negara," katanya.

Mendikbud menambahkan, saat ini telah dilakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Dia mencontohkan, kerja sama dijalin dengan Cina, Australia, dan Jerman.

Kepada generasi muda, Mendikbud berpesan agar menyiapkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depan karena negara ini adalah milik mereka. Bangsa yang baik, kata Mendikbud, kalau generasi mudanya jauh lebih bagus dari yang tua. "Tugas kita memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak muda untuk mendorong naik ke atas. Dunia pendidikan punya peran penting," katanya.(ASW)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Indonesia Super Power Kebudayaan

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta--Indonesia pada 24-27 November nanti akan menjadi sorotan dunia setelah dipercaya menjadi tuan rumah even dunia World Culture Forum (WCF). UNESCO memandang Indonesia tepat dijadikan sebagai tuan rumah karena dianggap memiliki diversifikasi entik, kebhinekaan, sumber daya budaya, nilai, agama, adat istiadat, dan tradisi.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti menyampaikan, Indonesia menjadi pemrakarsa utama pada ajang yang baru pertama kali digelar di dunia ini. Forum ini, kata dia, untuk mencari celah dan strategi dalam mensiasati dan memanfaatkan pembangunan dunia dari sisi kebudayaan. "Indonesia adalah negara super power bicara soal kebudayaan. Kita pantas lahirkan prakarsa ini dan menjadi tuan rumah secara permanen," katanya pada acara taklshow di TV One, Selasa (29/10/2013) siang.

Wiendu mengatakan, sejumlah agenda penting dan strategis dalam membangun kebudayaan dunia akan dibahas. Dua orang keynote speaker juga sudah memastikan kehadirannya, yakni peraih Nobel Ekonomi tahun 1998 Amartya Sen dan jurnalis CNN Fareed Zakaria. "Direncanakan juga kehadiran tamu presiden di bidang kebudayaan seperti Yunani, India, dan Spanyol," katanya.

Pada ajang yang akan digelar di Bali ini, sudah konfirmasi kehadiran 12 menteri-menteri kebudayaan dari bermacam dunia dan 64 pembicara dari 30an negara. "Sudah 90 persen pembicara yang konfirm dari berbagai negara," katanya.

Ketua Dewan Pengarah WCF Azyumardi Azra mengatakan, Indonesia memiliki komitmen pada keragaman budaya baik dipandang ke dalam maupun ke luar negeri. Menurut dia, tidak banyak di negara di dunia ini yang menjadikan keragaman sebagai satu modal atau aset dasar. "Oleh karena itu, dengan WCF ini Indonesia menampilkan diri sebagai showcase unik yang dapat disumbangkan kepada masyarakat dunia," katanya.

Wiendu menambahkan, kegiatan WCF akan dirangkai berbagai acara seperti karnaval kebudayaan, festival film kebudayaan dari 11 negara, dan festival musik entik dunia. "Terbuka untuk umum dan gratis," katanya.(ASW).

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Bangsa Indonesia Dibangun dengan Fondasi Bahasa

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta--Terbentuknya suatu negara dapat dibangun dengan berbagai macam fondasi. Ada negara yang dibangun dengan kesamaan agama seperti Iran. Selain itu, ada juga yang menggunakan atas dasar kesamaan ras seperti Afrika. Sementara, bangsa Indonesia dibangun dengan fondasi bahasa. Bagaimana awal mulanya?

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Mahsun mengatakan, ada banyak benang pengikat yang bisa dijadikan untuk membentuk suatu negara atau bangsa seperti ras dan agama. Dia mengungkapkan, pada Kongres Bahasa Indonesia I di Kota Solo, Jawa Tengah tahun 1938 silam, telah dikukuhkan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi jati diri bangsa Indonesia.

"Bahasa merupakan ciri yang secara jelas mampu membedakan satu kelompok dengan kelompok lain," katanya pada sidang pleno Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X, Senin (28/10/2013) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

KBI X diselenggarakan mulai 28-31 Oktober 2013 diikuti dengan tema Penguatan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional . Peserta sebanyak 1.168 orang terdiri atas pakar, praktisi, pemerhati, dosen, guru, mahasiswa, serta pencinta bahasa dan sastra, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hadir pada kongres Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Ketua Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, perwakilan Singapura, Timor Leste, Jepang, Rusia, Jerman, Belgia, Australia, dan Pakistan.

Mahsun mengemukakan, awal mulanya bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu. Dia mengatakan, saat itu bahasa Melayu adalah bahasa minoritas dengan jumlah penutur hanya sebanyak 15 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan penutur bahasa Jawa yang mencapai 41 juta orang. "Pemilihan bahasa Melayu ini tentu memiliki alasan yang sangat kuat," katanya.

Mahsun melanjutkan, bahasa Melayu memiliki sebaran geografis di seluruh nusantara seperti di Jawa, Bali, NTT,Maluku, dan Papua. Penyebaran bahasa Melayu ini, kata dia, dipengaruhi oleh penyebaran agama Islam yang masuk ke Nusantara. "Itu sebabnya kita temukan kantong bahasa Melayu di seluruh nusantara," katanya.

Namun, lanjut Mahsun, meskipun berangkat dari substansi yang sama, bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia ini berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia dan Brunei sebagai bahasa nasional. "Menteri bahasa menghilangi bahasa Melayu dan melahirkan bahasa Indonesia," katanya. (ASW).

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Struktur Kurikulum 2013

Posted by ictcentersmkalor Senin, 30 September 2013 0 komentar

Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 2012) keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum --termasuk pembelajaran-- dan penilaian pembelajaran dan kurikulum.

Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum, menjadi amat penting. Karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran.

Pada titik inilah, maka penyampaian struktur kurikulum dalam uji publik ini menjadi penting. Tabel 1 menunjukkan dasar pemikiran perancangan struktur kurikulum SD, minimal ada sebelas item. Sementara dalam rancangan struktur kurikulum SD ada tiga alternatif yang di mesti kita berikan masukan.

Di jenjang SMP usulan rancangan struktur kurikulum diperlihatkan pada tabel 2. Bagaimana dengan jenjang SMA/SMK? Bisa diturunkan dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan, dan juga perlu diberikan masukan.
Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013
ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.
Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.
Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.
Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.
Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Pembicara Kunci dalam Konvensi UN

Posted by ictcentersmkalor Kamis, 26 September 2013 0 komentar

Jakarta --- Konvensi Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung pada 26-27 September 2013 akan menghadirkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu keynote speaker atau pembicara kunci. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, ia sudah melakukan komunikasi dengan Jusuf Kalla yang menyatakan kesediaannya untuk hadir sebagai pembicara kunci. Pembicara kunci lainnya dalam Konvensi UN adalah pakar psikometrik, Yahya Umar, dan perwakilan Komisi X DPR RI.

“Model (Konvensi UN)nya adalah model pleno. Sehabis itu dibawa ke komisi-komisi malam harinya. Kemudian dilanjutkan Jumat pagi untuk dirumuskan semuanya,” jelas Mendikbud M. Nuh saat jumpa pers mengenai Konvensi UN di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (25/9). Mendikbud memaparkan, ada beberapa komisi yang selanjutnya akan membahas hal yang lebih rinci mengenai UN, misalnya komisi membahas tentang soal UN dan komisi yang membahas tentang teknis pelaksanaannya.

Sekali lagi Mendikbud menegaskan, UN akan tetap dilaksanakan, dan Konvensi UN diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan UN. Ia menuturkan, setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam perbaikan penyelenggaraan UN. Pertama, kualitas soal. “Masih ada ruang untuk kita lakukan perbaikan. Soal yang kita buat bisa dibandingkan dengan soal-soal di negara lain yang sama dengan jenjangnya,” jelas Mendikbud.

Kedua, aspek pelaksanaan teknis di daerah. Salah satunya tentang usulan yang muncul di Prakonvensi UN supaya pencetakan naskah soal UN dilakukan oleh percetakan di daerah untuk memudahkan distribusi soal. Ketiga, menumbuhkan kesadaran belajar pada anak-anak. Sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa belajar dalam menghadapi UN. “Jadi kesadaran ini yang kita dorong,” ujar Mendikbud.

Aspek keempat adalah mengenai hasil atau output dari UN yang belum dimaksimalkan. Mendikbud menjelaskan, hasil UN di SD belum bisa dijadikan syarat masuk SMP atau SMA/SMK karena peserta didik masih harus mengikuti tes masuk di jenjang tersebut. Namun khusus untuk tingkat SMA/SMK ke perguruan tinggi, Kemdikbud telah merintis bahwa hasil UN dijadikan sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi.

“Nanti di pengantar saya, disampaikan beberapa tantangan yang masih harus ada perbaikan-perbaikan. Ada ruang yang masih bisa kita tingkatkan,” tutur Menteri Nuh optimis. Ia berujar, masalah di dunia pendidikan tidak akan ada habisnya, terutama yang menyangkut tentang proses. Karena itu Kemdikbud terus berusaha menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap, termasuk mengambil langkah konkrit untuk mengatasi dampak psikologis dan mental peserta UN. (DM)

Baca Selengkapnya ....

Lulus UN 100 Persen Bukan Idaman, Indeks Kompetensi Pendidikan Dikembangkan

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Medan—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengembangkan indeks kompetensi pendidikan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan sekolah. Indeks kompetensi ini merupakan analisis terhadap kapasitas sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, analisis yang dilakukan sampai pada level mata pelajaran dan bahkan sampai pada tiap individu peserta didik. “Termasuk item per mata pelajaran apa yang terlemah,” katanya pada Prakonvensi Ujian Nasional (UN) di Hotel Grand Swiss-bel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (22/09/2013).

Hamid menyebutkan, rata-rata indeks kompetensi tingkat nasional adalah 60,58 pada skala 0-100. Indeks tertinggi, kata dia, diraih oleh Provinsi Jawa Timur 69,77, sedangkan terendah adalah Provinsi Maluku Utara 46,28. “Tidak ada yang di atas 70. Artinya, pendidikan (nasional) masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Hamid memberikan contoh analisis untuk Provinsi Sumatera Utara. Indeks kompetensi sekolah pada program IPS SMA 66,80. Jika dilakukan analisis pada tingkat kabupaten diperoleh indeks tertinggi diraih oleh Kabupaten Tapanuli Utara 82, sedangkan terendah adalah Kabupaten Nias 42. “Jadi ini dibedah sebagai gambaran. Dengan UN kita bisa memetakan seperti apa kondisi pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Kementerian, lanjut Hamid, tidak lagi melihat prosentasi kelulusan sebagai kinerja sekolah atau kabupaten. Akan tetapi, yang dilihat adalah indeks reliabilitas sekolah dalam menjawab soal-soal UN. “Lulus 100 persen bukan idaman, tetapi reliabilitas itu yang dijadikan pegangan,” katanya.

Dengan analisis ini, dapat diketahui sekolah mana yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai nilai rendah. Setelah diketahui maka dapat dilakukan intervensi kebijakan terhadap sekolah-sekolah tersebut termasuk bagi guru dan siswa. “Kita kupas satu persatu apa manfaat UN. Mau tidak mau UN harus dilaksanakan secara valid dan reliabe. Kalau tidak kita tidak bisa mengukur bagaimana capaian pendidikan di Indonesia. (ASW)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Kemdikbud Siap Laksanakan Rekomendasi BPK

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tentang penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013. Hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada publik pada Kamis (19/9) malam, di Gedung BPK RI.

Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im, mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, sedianya hadir dan bersama tim BPK menyampaikan hasil investigasi tersebut ke publik. Namun, di saat yang bersamaan, Mendikbud menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Aceh, sehingga tidak dapat hadir.

Ainun mengatakan, dari hasil pemeriksaan BPK ada indikasi dan potensi kerugian negara dari penyelenggaraan UN. Indikasi kerugian negara yaitu kondisi atau kejadian yang diduga mengakibatkan atau mengandung unsur kerugian negara. “Sedangkan potensi kerugian negara yaitu kondisi atau kejadian yang apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengendalian lanjutan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian Negara,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (20/09/2013).

Atas indikasi tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada Kemdikbud hal-hal sebagai berikut: (1) Penyetoran ke Kas Negara sebanyak 8 Rekomendasi; (2) Penyampaian Bukti Pertanggung jawaban sebanyak 8 Rekomendasi; (3) Pengenaan sanksi disiplin PNS sebanyak 12 rekomendasi; (3) Pemeriksaan lanjutan Inspektorat Jenderal sebanyak 16 rekomendasi; (4) Perbaikan perencanaan dan koordinasi sebanyak 10 rekomendasi. “ Untuk rekomendasi lainnya perbaikan SOP, pengkajian, sosialisasi, dll sebanyak 14 temuan,” katanya.

Untuk rekomendasi-rekomendasi tersebut, kata Ainun, BPK memberi waktu 60 hari kepada Kemdikbud untuk memberi penjelasan. “Indikasi, bukan langsung kerugian. Kami diberi waktu 60 hari oleh BPK untuk menunjukkan apakah indikasi kerugian negara tersebut dapat dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan oleh Kemdikbud, kata indikasinya jadi hilang. Benar-benar kerugian negara,” katanya.

Ainun mengatakan, untuk setiap rekomendasi dari BPK ada penyelesaian masing-masing. Yang jelas, tambahnya, BPK merekomendasikan agar ke depan pelaksanaan UN, untuk perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pusat. Sedangkan penyelenggaraannya dilakukan oleh provinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan Kemdikbud sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK adalah sebagai berikut: (1) Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran (BPP) untuk menindaklanjuti semua rekomendasi auditor, termasuk penyetoran ke kas Negara dan pengenaan sanksi disiplin Pegawai Negeri sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai rekomendasi BPK RI atas kondisi atau kejadian yang diduga atau berpotensi merugikan keuangan Negara; (3) Kemdikbud telah memerintahkan Balitbang untuk melakukan perbaikan SOP, kajian peran BNSP atas pelaksanaan ujian nasional, peningkatan sosialisasi, dan lain-lain. (AR)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Kemdikbud Tingkatkan Kemampuan Petugas Layanan Informasi

Posted by ictcentersmkalor Senin, 26 Agustus 2013 0 komentar

Jakarta --- Dalam upaya meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus membekali petugas-petugasnya dengan kemampuan komunikasi dan organisasi yang memadai. Hari ini, Kamis (22/8), Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemdikbud mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas layanan call center dan pengaduan, di kantor Kemdikbud.

Acara yang dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha PIH, Hawignyo mewakili Kepala Pusat Informasi dan Humas tersebut dihadiri oleh 45 peserta yang berasal dari internal PIH dan unit utama. Narasumber pertama yang mengisi kegiatan tersebut adalah Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media, Sukemi. Materi yang dibawakannya adalah tentang “Motivasi Menjadi seorang Pelayan Publik”.

Dalam paparannya Sukemi mengatakan, Kemdikbud merupakan salah satu instansi yang kerap menjadi sasaran empuk untuk pengaduan. Hal tersebut, kata Dia, merupakan akibat dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh karena PIH harus siap menerima segala bentuk pengaduan. “Pengaduan yang masuk itu resiko kita di bagian pelayanan,” katanya.

Sukemi juga menyebutkan, ada tiga siasat yang perlu dipahami oleh petugas layanan agar termotivasi untuk memberikan layanan terbaik. Pertama, kata Sukemi, petugas wajib memiliki kesadaran bahwa dirinya wajib melayani masyarakat. Kedua, petugas juga harus mau terus belajar tentang dunia pendidikan. Dan yang ketiga, petugas perlu menjadikan tempat kerjanya sebagai tempat belajar.

Menurut Sukemi, dalam bekerja seharusnya ada reward dan punishment. Apapun bentuknya, diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat memacu dan memotivasi para petugas untuk bekerja, dan mengingatkan mereka untuk meminimalisir kesalahan. “Sebaiknya ada reward dan punishment bagi petugas call center,” katanya.

Kegiatan pembekalan bagi petugas layanan publik Kemdikbud ini akan berlangsung selama dua hari, (22-23/8). Selama dua hari tersebut ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi. Adapun materi yang akan disampaikan setelah motivasi bagi petugas, yakni tentang Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia dan tentang Bidikmisi dan UKT.

Setelah mendapat pembekalan dari narasumber, diharapkan petugas layanan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang kebijakan-kebijakan Kemdikbud, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. (AR)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Kemdikbud Lanjutkan Proses Pendirian Empat ISBI

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Persiapan pendirian ISBI berupa studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian. Sedangkan di tahun 2013 ini, perkembangan pendirian ISBI memasuki tahap serah terima lahan dan penerimaan mahasiswa baru.

Pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan akademis.

“Begitu banyak kebudayaan yang kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud, di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis ilmiah.

Jazide menjelaskan, pada tahun lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI Papua.

Dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh masyarakat Papua.

Tahun ini, ISBI Papua akan melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura. Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.

Untuk ISBI Kalimantan Timur, saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong, dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

140 Ribu Mahasiswa Tidak Mampu Ditanggung Pemerintah

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta—Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).

Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.

Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.

Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.

Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(ASW).

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Guru Pendidikan Khusus sebagai Katup Pengaman Keutuhan NKRI

Posted by ictcentersmkalor Rabu, 21 Agustus 2013 0 komentar

Jakarta--Guru-guru yang bertugas di daerah khusus dan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus tugasnya lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru di daerah khusus juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Khususnya mereka yang bertugas di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terluar Indonesia, di daerah terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada acara silaturrahmi antara guru SD berdedikasi di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi Tingkat Nasional dengan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8).

Mendikbud mengatakan, guru-guru pendidikan khusus di samping mendidik dan mencerdaskan bangsa bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dengan segala keragamannya, dedikasi guru-guru Pendidikan Khusus menjadi keniscayaan, karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.

“Bagi Guru Daerah Khusus dan Guru Pendidikan Khusus berdedikasi, silaturrahmi dengan Ibu Negara di Istana Presiden ini tidak ternilai harganya dan sangat mungkin hanya berlangsung satu kali selama karir dan pengabdian mereka sebagai guru,” kata Menteri Nuh.

Silahturahim ini, kata Mendikbud, merupakan acara yang utama dan luar biasa bagi bapak dan ibu guru karena dapat diterima di ruangan Istana oleh Ibu Negara. Oleh karena itu, lanjut Mendikbud, bagi guru SD yang bertugas di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi, kegiatan bersilarurrahmi dengan Ibu Negara tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. “Sangat membanggakan sekaligus membangun semangat untuk bekerja lebih baik,” katanya

Menurut Mendikbud, hanya guru-guru yang berdedikasi luar biasa dalam mendidik anak-anak bangsa yang bisa hadir di sini untuk bersilaturrahmi dengan Ibu di Istana.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono, Herawati Boediono, Ibu-Ibu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, para sesepuh Paguyuban Ria Pembangunan dan Pengurus Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesiadan jajarannya, Direktur Utama JAMSOSTEK, perwakilan BRI Peduli Pendidikan, para donatur, dan para guru SD dari daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional. (EH).

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....

Laporan Global Pendidikan Orang Dewasa Diluncurkan

Posted by ictcentersmkalor 0 komentar

Jakarta --- Pada pembukaan Forum Kebijakan Internasional Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup bagi Remaja Rentan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (International Policy Forum on Literacy and Life Skills Education for Vulnerable Youth throught Community Learning Centers) diluncurkan Laporan Global Pendidikan Orang Dewasa atau Second Global Report on Adult Learning and Education (GRALE II). GRALE II yang diterbitkan UNESCO Institute for Lifelong Learning disusun berdasarkan data dari 141 negara yang menyajikan pandangan dari berbagai wilayah di dunia tentang pendidikan dan keaksaraan orang dewasa.

Pesan kunci yang disampaikan dalam GRALE II adalah meskipun terdapat kemajuan global dalam hal penurunan jumlah tuna aksara, kelompok kurang beruntung masih tertinggal dan sulit memperoleh peluang pembelajaran bermutu.

Dari sudut pandang perubahan kondisi sosial, ekologi, demografi dan ekonomi pada abad 21, laporan ini menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan formal dan nonformal bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat sangat bermanfaat di negara mana pun. Dalam laporan ini diuraikan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan investasi pendidikan tersebut agar para pengambil kebijakan, praktisi dan peneliti dapat mengidentifikasi cara paling memungkinkan untuk menuju ke sistem dan program pembelajaran sepanjang hayat untuk semua.

Sementara dalam pembukaan forum, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim, mengatakan, selain perluasan akses, Indonesia juga mendorong peningkatan mutu dan relevansi keaksaraan orang dewasa dan program kecakapan hidup. “Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan standar keaksaraan dan sistem evaluasi dan akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dalam hal kecakapan hidup, Indonesia menerapkan standar kompetensi nasional untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan standar yang dibutuhkan untuk dunia industri dan profesional,” katanya.

Ditambahkannya, layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup bagi remaja disediakan bagi peserta didik dari berbagai kelompok umur untuk menghindari stereotipi berdasarkan gender. Selain itu, prioritas program adalah untuk masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap pengembangan diri, pengembangan karir dan/atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara keseluruhan target pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup pada tahun 2013 berjumlah 134.101 orang dengan anggaran Rp 21,2 milyar. (PIH)

Sumber Informasi

Baca Selengkapnya ....