Kemdikbud Gelar Workshop Pengelolaan Informasi Publik

Jakarta--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelar Workshop Pengelolaan Informasi Publik mulai 25 s.d. 27 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan pengelola layanan informasi publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud.

 

Kegiatan workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im, Jumat (25/10/2013 malam. Tema workshop adalah "Meningkatkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan UPT Kemdikbud".

 

Dalam sambutannya, Ainun mengatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka setiap badan publik harus melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Informasi ini, kata dia, diumumkan melalui portal, pelayanan secara langsung, maupun saluran lainnya.

 

"Sekarang zamannya informasi dan informasi itu mempunyai nilai ekonomi. Kkurangpahaman informasi bisa mengakibatkan kerugian bahkan menjadi sengketa," kata Ainun.

 

Peserta workshop sebanyak 98 di antaranya dari LPMP, PPPPTK, LKP2KS, dan balai-balai lingkup Kemdikbud.

 

Pada kesempatan ini Ainun menyampaikan sejumlah kebijakan dan program pendidikan nasional meliputi beasiswa siswa miskin, rehabilitas sekolah, dan implementasi Kurikulum 2013. Salah satu program kemdikbud, kata dia, adalah meningkatkan pendanaan bagi siswa tidak mampu. Selain itu, merehabilitasi sekolah rusak untuk menjamin proses belajar mengajar yang memadai. 

 

"Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya dan membantu pemda yang sebenarnya bertanggungjawab untuk memperbaiki sekolah," katanya.

 

Terkait pelaksanaan kurikulum, lanjut Ainun, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. "Implementasi Kurikulum 2013 harus disyaratkan dengan penyediaan buku oleh Kemdikbud, sehingga siswa tidak perlu membeli buku, tetapi dapat memiliki secara langsung," katanya.

 

Sementara, kata Ainun, dalam program pendidikan Kemdikbud mempunyai prioritas-prioritas antara lain menetapkan pendidikan untuk semua. Hal ini, kata dia,  pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Kedua, anak usia sekolah bisa mendapat akses ke sekolah dengan prasarana sekolah yang baik, ketersediaan alat tulis, dan biaya-biaya personal melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM). (ASW)

 

Sumber Informasi